Head to Head ”Srikandi” Kandidat Bupati Bojonegoro

Mahfudhoh Suyoto

 

Opini oleh: H AAdib Hambali

MENJELANG Pemilihan Bupati (Pilbup) Bojonegoro, Jawa Timur, Juni 2018, dua nama calon sasama wanita ini bersaing ketat, yaitu Mahfudhoh Suyoto dan Anna Mua’wanah.

Keduanya didukung kekuatan besar. Mahfudhoh didukung oleh ”dinasti” meski mesin partai tidak besar. Anna didukung PKB berkolaborasi dengan NU struktural, tentu juga oleh PDIP.

Menurut Kamus Besar Behasa Indonesia (KBBI), arti dinasti adalah keturunan raja-raja yang memerintah, semuanya berasal dari satu keluarga. Istilah ini diadopsi dan muncul di Pilkada.

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota pernah melarang seorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana (dinasti).

Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015 menganggap aturan yang melarang seorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana bertentangan dengan konstitusi.

MK memutuskan, Pasal 7 huruf ( r ) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

Di Pilkada Bojobegoro 2018, muncul calon kategori ”dinasti” yaitu Mahfudhoh Suyoto, istri Bupati Bojonegoro H Suyoto. Dia diusung  oleh PAN, NasDem dan Hanura. Popularitasnya diprediksi cukup tinggi karena selama 10 tahun mendampingi suami bertugas dan blusukan di kampung-kampung.

Selain itu juga menjadi Ketua Tim Penggerak PKK, sehingga selama dasa warsa ini dia juga sering blusukan dari kampung ke kampung. Itu alasan secara popularitas lebih unggul.Elektabiltas, biasanya mengikuti popularitas.

Tentu jika Bupati Suyoto berhasil. Sebaliknya jika dinilai kurang berhasil maka tingkat keterpilihan juga bisa melorot.

Sebut saja Bojonegoro keluar dari area10 besar daerah miskin di Jatim, itu juga ada peran menggalakkan program pengentasan kemiskinan, yang melibatkan PKK, tentu bernilai positif.

Atau kebijakan Bupati Bojonegoro Suyoto menandatangani SK penugasan sebanyak 3.500 guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) agar bisa menerima gaji dari anggaran yang bersumber dari dana biaya operasional sekolah (BOS).(Detakpos,3/2/2018.)

Selain SK penugasan juga akan diperkuat dengan Peraturan Bupati Perbup yang akan mengatur, di antaranya pengadaan, pembinaan dan pemberian pendapatan GTT dan PTT termasuk tenaga magang.

Meski Surat Keputusan Penugasan GTT belum bisa digunakan mengurus Nomor Unik Tenaga Pendidik dan Kependidikan atau (NUPTK), namun ini bisa menjadi awal untuk mengurus.

SK Penugasan ini masih awal, masih ada langkah lanjutan yang harus dilakukan agar hal tersebut terwujud. Dan selanjutnya mereka dapat mengurus sertifikasi.

Meski itu program Pemkab Bojonegoro tahun 2017, karena pelaksaan menjelang Pilkada, maka sah-sah saja jika ada pendapat kebijakan ini diprediksi mampu mendongkrak elektabilitas Mahfudhoh.Setidaknya, selain mengajar guru di kampung juga menjadi tokoh masyarakat yang terpandang, sehingga ada efek positif yang muncul.

Ana Muawanah

Jaring Aspirasi

Anna Mua’wanah, anggota DPR dari FKB yang tinggal di Jakarta, intensitas pertemuan dengan warga Bojonegoro tidak seperti Mahfudhoh. Namun dia didukung partai besar, yaitu PDI Perjuangan dan PKB yang berkolaborasi dengsn NU struktural.(detakpos,2/2/2018).

Dukungan NU didasarkan hasil jaring aspirasi warga Nahdliyyin di Bojonegoro. Atas dasat itulah maka muncul kesepakatan meski masih ”lonjong” karena ada sebagian pengurus NU yang tidak sepaham dengan kesepakatan itu.

Terlepas pro dan kontra instruksi PCNU tidak tertulis itu, sebagian elite NU sudah bergerak, sehingga dukungan di daerah pendalaman untuk Anna diprediksi meningkat.

Kiprah kiai-kiai kampung yang dijanjikan Perda Madrasah Diniyah (Madin) bisa menjadi motivasi tersendiri untuk mengimbangi semangatnya GTT yang memiliki SK  Penugasan dari Bupati.

Masih terlalu dini untuk memprediksi siapa yang bakal unggul karena masih banyak variabel yang bakal muncul dari manuver kedua ”Srikandi” kandidat Bupati Bojonegoro ini.(*)

Penulis: Redaktur dan Pemerhati politik di Bojonegoro.

Advertisements

Siaran Pers ExxonMobil Bersama Pemerintah Bojonegoro “Peresmian Program Pendukung Operasi” Block Cepu

Bupati Bojonegoro meresmikan infrastruktur berupa Puskesmas Kecamatan Gayam, Gedung Serbaguna, dan Jembatan di Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro pada Rabu (24/1/2018). Infrastruktur tersebut merupakan komitmen SKK Migas dan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Program Pendukung Operasi (PPO) Lapangan Banyu Urip. “Inilah kolaborasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dan perusahaan,” kata Bupati Suyoto.

Bupati mengapresiasi komitmen SKK Migas dan EMCL dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar wilayah operasi. Karena, menurut dia, biasanya perusahaan yang dekat dengan aparatur pemerintah dan sebaliknya, biasanya berujung korupsi atau kolusi. “Ini justru berwujud program yang ingin mencapai Bojonegoro yang sehat, cerdas, dan bahagia,” ungkapnya seraya menjelaskan berbagai kerjasama yang selama ini dilakukan.

President ExxonMobil Inonesia, Daniel Wieczynski menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegero, khususnya Dinas Pekerjaan Umum. Sebab, sejak awal, pengerjaan Puskesmas, Gedung Serbaguna, dan jembatan dilakukan oleh Dinas PU. Pemerintah menyediakan lahan, melakukan pelelangan, dan pengawasan program hingga tuntas dengan aturan dan prosedur yang berlaku di dinas tersebut.

Secara terpisah, Plt. Camat Gayam, Sahari mengaku bersyukur dengan adanya puskesmas baru di wilayahnya. Dulu, kata dia, memang sudah ada puskesmas. Namun, menurut dia, belum memadai.

Kini, di atas lahan seluas 3.230 meter persegi, EMCL bersama Dinas Pekerjaan Umum membangun Puskesmas baru. Fasilitas bertambah dan kualitas pelayanannya pun ditingkatkan. Bahkan kini Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sedang memproses peningkatan akreditasinya.

Puskesmas yang berada di Desa Gayam ini dilengkapi dengan Ruang Poli umum, Poli Gigi, Poli Gizi, Persalinan, Apotek dan Gudang Obat,Ruang Perawat, Ruang Administrasi, RuangPertemuan, Ruang Tunggu pasien danMusholla. Juga ada Ruang Laboratorium,Ruang UGD, Ruang Jaga Medis, dan Ruang Rawat Inap, meski belum sepenuhnya aktif. “Ambulans juga disiagakan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.

Pada saat yang sama, EMCL bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, juga membangun Gedung Serbaguna dan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Gayam dan Kecamatan Purwosari. Kedua infrastruktur ini diharapkan bisa menopang peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah operasi EMCL.

Jembatan dibangun di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam hingga Desa Tlatah Kecamatan Purwosari sepanjang 42 meter. Jembatan beton selebar 6 meter ini telah membuka akses ekonomi dan interaksi masyarakat kedua kecamatan. “Para siswa dan guru pun dengan mudah mencapai sekolah yang berada di kecamatan tetangganya itu,” tutur Sahari.

Sedangkan Gedung Serbaguna yang didirikan di sebelah kantor Kecamatan Gayam, kini menjadi fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain bisa digunakan sebagai tempat pertemuan warga, bangunan seluas 716,8 meter persegi ini juga memiliki fasilitas lapangan futsal, 3 lapangan badminton, 2 ruang ganti, ruang bilas, kamar mandi laki-laki dan perempuan, dan tribun penonton yang berkapasitas 150 orang. “Gedung yang memiliki halaman parkir cukup luas ini, juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan massal lainnya,” imbuhnya.

Peresmian ini sebagai momentum agar semua infrastruktur publik tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat seluas-luasnya secara aman dan berkelanjutan.