Siaran Pers ExxonMobil Bersama Pemerintah Bojonegoro “Peresmian Program Pendukung Operasi” Block Cepu

Bupati Bojonegoro meresmikan infrastruktur berupa Puskesmas Kecamatan Gayam, Gedung Serbaguna, dan Jembatan di Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro pada Rabu (24/1/2018). Infrastruktur tersebut merupakan komitmen SKK Migas dan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Program Pendukung Operasi (PPO) Lapangan Banyu Urip. “Inilah kolaborasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dan perusahaan,” kata Bupati Suyoto.

Bupati mengapresiasi komitmen SKK Migas dan EMCL dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar wilayah operasi. Karena, menurut dia, biasanya perusahaan yang dekat dengan aparatur pemerintah dan sebaliknya, biasanya berujung korupsi atau kolusi. “Ini justru berwujud program yang ingin mencapai Bojonegoro yang sehat, cerdas, dan bahagia,” ungkapnya seraya menjelaskan berbagai kerjasama yang selama ini dilakukan.

President ExxonMobil Inonesia, Daniel Wieczynski menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegero, khususnya Dinas Pekerjaan Umum. Sebab, sejak awal, pengerjaan Puskesmas, Gedung Serbaguna, dan jembatan dilakukan oleh Dinas PU. Pemerintah menyediakan lahan, melakukan pelelangan, dan pengawasan program hingga tuntas dengan aturan dan prosedur yang berlaku di dinas tersebut.

Secara terpisah, Plt. Camat Gayam, Sahari mengaku bersyukur dengan adanya puskesmas baru di wilayahnya. Dulu, kata dia, memang sudah ada puskesmas. Namun, menurut dia, belum memadai.

Kini, di atas lahan seluas 3.230 meter persegi, EMCL bersama Dinas Pekerjaan Umum membangun Puskesmas baru. Fasilitas bertambah dan kualitas pelayanannya pun ditingkatkan. Bahkan kini Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sedang memproses peningkatan akreditasinya.

Puskesmas yang berada di Desa Gayam ini dilengkapi dengan Ruang Poli umum, Poli Gigi, Poli Gizi, Persalinan, Apotek dan Gudang Obat,Ruang Perawat, Ruang Administrasi, RuangPertemuan, Ruang Tunggu pasien danMusholla. Juga ada Ruang Laboratorium,Ruang UGD, Ruang Jaga Medis, dan Ruang Rawat Inap, meski belum sepenuhnya aktif. “Ambulans juga disiagakan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.

Pada saat yang sama, EMCL bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, juga membangun Gedung Serbaguna dan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Gayam dan Kecamatan Purwosari. Kedua infrastruktur ini diharapkan bisa menopang peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah operasi EMCL.

Jembatan dibangun di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam hingga Desa Tlatah Kecamatan Purwosari sepanjang 42 meter. Jembatan beton selebar 6 meter ini telah membuka akses ekonomi dan interaksi masyarakat kedua kecamatan. “Para siswa dan guru pun dengan mudah mencapai sekolah yang berada di kecamatan tetangganya itu,” tutur Sahari.

Sedangkan Gedung Serbaguna yang didirikan di sebelah kantor Kecamatan Gayam, kini menjadi fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain bisa digunakan sebagai tempat pertemuan warga, bangunan seluas 716,8 meter persegi ini juga memiliki fasilitas lapangan futsal, 3 lapangan badminton, 2 ruang ganti, ruang bilas, kamar mandi laki-laki dan perempuan, dan tribun penonton yang berkapasitas 150 orang. “Gedung yang memiliki halaman parkir cukup luas ini, juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan massal lainnya,” imbuhnya.

Peresmian ini sebagai momentum agar semua infrastruktur publik tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat seluas-luasnya secara aman dan berkelanjutan.

Advertisements

Kemiskinan dan Keberadaan Migas Bojonegoro : Apa Hubungannya?

Oleh : Kang Yoto

KEMISKINAN dan migas di Bojonegoro, dua-duanya benar. Kemiskinan sudah lama ada dan migas baru mulai puncak produksi, pendapatan migas belum sepenuhnya diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Jadi bagaimana dengan pertanyaan, mengapa daerah penghasil migas rakyatnya masih banyak yang miskin? Lalu ditambahi: “Kita harus malu, prihatin dengan keadaan ini”.
Jika pertanyaan ini dimaksudkan untuk menyalahkan keadaan, tepatnya program pembangunan Bojonegoro, maka perlu diperjelas duduk masalahnya. Namun, bila pertanyaan itu dimaksudkan untuk refleksi: belajar hidup bersama, menemukan cara menciptakan kesejahtaraan lebih baik. Maka, semangat seperti ini sangat penting.
Untuk keperluan penjelasan hubungan antara kemiskinan dan industri migas dengan semangat refleksi perlu dipahami hal-hal sebagai berikut. Pertama, kemiskinan di Bojonegoro sudah ada jauh sebelum migas ditemukan, dieksplorasi dan dieksploitasi. Kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), itu dua hal yang saling terkait dan sama sama ada di Bojonegoro. Jauh sebelum era migas, Dr. C.L.M Penders menyebut sejak era penjajahan Belanda, Bojonegoro telah menjadi salah satu dari dua daerah termiskin di Jawa. Jika menggunakan rumus Badan Pusat Statistik (BPS), setiap orang yang mengaku petani dengan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar (Ha) termasuk miskin, maka hampir semua petani Bojonegoro berarti hidup dalam kemiskinan, karena mayoritas kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 Ha. Belum lagi bila dikaitkan dengan pendapatan yang diciptakan dari lahan tersebut, akibat lahan kering, banjir dan kesalahan produksi;
Kedua, usaha untuk mengurangi kemiskinan sudah dilakukan sejak zaman Belanda, yang intinya bagaimana membuat orang Bojonegoro punya pendapatan, lebih sehat dan terampil. Pembangunan Waduk Pacal zaman Belanda, intensifikasi pertanian sejak era Orde Baru, penataan irigasi, pembangunan embung, jalan pedesaan, industri masuk desa, penggiatan wisata, pengenalan komoditas baru bidang pertanian seperti bawang, jambu, melon dan holtikultura, serta pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) bidang peternakan yang sedang dikerjakan belakangan ini adalah di antara usaha nyata yang arahnya untuk peningkatan pendapatan. Beasiswa dua juta, kesehatan gratis bagi yang tidak mampu, pelatihan tenaga kerja dan insentif investasi di pedesaan, semua ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan dan daya saing Bojonegoro dalam bidang ekonomi. Namun, semua upaya ini belum mampu menuntaskan pengurangan kemiskinan. Masih harus diperluas skala dan jangkauan kewilayahanya.
Ketiga, Lalu bagaimanakah dengan sumbangan Migas? Sumbangan migas yang diharapkan dari sisi tenaga kerja, hanya terjadi pada masa konstruksi yang waktunya sekitar tiga tahun dengan jumlah lima ribuan tenaga kerja. Selanjutnya, diharapkan dari pengolahan seperti adanya mini refinery (kilang mini). Dari konstruksi, eksploitasi dan industri dalam jumlah terbatas dapat melahirkan kesempatan perdagangan, jasa dan wisata. Namun jumlah tenaga kerja yang tersedia tentu saja masih sedikit dibandingkan dengan angkatan kerja Bojonegoro.
Keempat, berkah hadirnya migas diharapkan menghasilkan pendapatan. Sejauh ini telah diperoleh pendapatan Rp 37 miliar pada tahun 2009, Rp 169 miliar di tahun 2010, Rp 219 miliar di tahun 2011, Rp 456 miliar di tahun 2012, Rp 421 miliar pada tahun 2013, Rp 627 miliar pada 2014, Rp 660 miliar pada tahun 2015, dan Rp 642 miliar pada 2016. Jumlah inilah yang penggunaannya difokuskan pada pengembangan SDM, infrastruktur yang relevan pada pertumbuhan ekonomi dan pembentukan modal publik, termasuk rencana dana abadi untuk beasiswa abadi. Buat Bojonegoro jumlah ini sudah lumayan, namun belum seberapa dibanding dengan tantangan yang harus diselesaikan.
Mengapa pendapatan migasnya baru sedikit ? Ini karena saat harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) 2011-2012-2013 lifting baru mencapai 22 juta barel atau setara 61 ribu barel per hari. Namun saat lifting naik 2015 sebanyak 31 juta barel atau setara 86 ribu barel per hari (BPH) bahkan 2016 sudah mencapai 68 juta barel atau setara 188 ribu bph, harga minyak turun bahkan dibawah 30 USD per barel. Pendapatan migas ini kadang melahirkan harapan yang tinggi namun dalam kenyataannya kadang jauh dari yang diharapkan. Baru-baru ini pemerintah pusat menyatakan ada kelebihan salur masing-masing tahun 2014 ada lebih salur Rp 167 miliar, dan 2015 lebih salur Rp 550 miliar yang harus dipotong mulai 2016 sampai 2018. Situasi ini mengharuskan Pemkab Bojonegoro harus pintar-pintar mengelola belanjanya secara tepat, termasuk saat kemungkinan ada lonjakan dana pendapatan.
Jadi kiranya sudah jelas bahwa kehadiran migas itu tidak akan otomatis menyebabkan hilangnya kemiskinan di Bojonegoro dalam sekejap. Kemiskinan Bojonegoro sebenarnya sudah berkurang, dimulai dari 28,38 persen (2006); 26,37 persen (2007); 23,87 persen (2008); 21,27 persen (2009); 18,78 persen (2010); 17,47 persen (2011); 16,60 persen (2012); 15,96 persen (2013); 15,48 persen (2014) dan 15,71 persen (2015). Penurunan ini dimungkinkan salah satunya karena kontribusi sektor migas baik langsung maupun lewat penggunaan anggaran pendapatan yang tepat.
Di beberapa daerah yang salah mengelola industri ekstraktif, termasuk migas, kehadirannya bahkan hanya merusak lingkungan, memperparah tingkat korupsi, mental pesta dan konflik sosial, akibatnya tingkat kemiskinan di daerah tersebut tidak berkurang. Situasi inilah yang disebut dengan kutukan sumber daya alam atau tepatnya kutukan salah kelola sumberdaya alam.
Mari kita berlomba lomba membuat terobosan agar rakyat semakin, sehat, cerdas, trampil, produktif yang mampu menciptakan pendapatannya hingga punya peluang hidup lebih bahagia.
Kelak sejarah akan mencatat bahwa tidak ada kabupaten miskin, yang hanyalah ada kabupaten yang salah urus.
Penulis adalah Bupati Bojonegoro