Tanggapan Atas Pencabutan UUP dan hilangnya jaminan kesehatan bagi warga Bojonegoro.

Tanggapan Atas Pencabutan UUP dan hilangnya jaminan kesehatan bagi 400 ribu lebih warga Bojonegoro.
Oleh: Bambang Budi Susanto, Anggota DPRRI FPAN dapil IX Jatim (Bojonegoro Tuban), nomor Anggota 492.

Setalah mencermati berita perihal dicabutnya perbup UUP produk Bupati Suyoto dan pengintegrasian Jamkesda ke BPJS yang berpotensi hilangnya jaminan kesehatan bagi 400 ribu lebih bagi warga Bojonegoro. Saya Bambang Budi Susanto, amggota DPR RI nomor anggota 492, dapil IX Bojonegoro Tuban, lewat kesempatan ini menyatakan:

  1. Menyayangkan tindakan PJ Bupati Bojonegoro yang menggunakan moment solat idul Fitri untuk mengumumkan kebijakan tersebut. Dari informasi yang saya terima beberapa Camat dan Kades telah membacakan sambutan tersebut. Mengingat idul fitri adalah momentun keagamaan dan penguatan harmoni sosial.
  2. Menyayangkan argumen pencabutan Perbup UUP yang dipandang sebagai pencipta kesenjangan sosial dan kemiskinan di Bojonegoro. Argumen ini sangat bertentangan dengan fakta fakta di lapangan. Bahwa kemiskinan di Bojonegoro itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan bahkan sejak merdeka hingga tahun 2000 Bojonegoro masih rangking 1 sebagai Kabupaten termiskis di Jatim, tahun 2008 nomor 3 termiskin, selanjutnya tahun 2016 turun menjadi nomor 11. UUP hanyalah sebuah kebijakan untuk menghidupkan iklim usaha, dimana Bupati Suyoto mengambil tanggung jawab dari kemungkinan konflik antara pekerja dan pengusaha. Kawasan pedesaan dengan lingkungan kemiskinan yang secara ekonomis tidak masuk bagi pengusaha, kini terbuka lebar. Ibarat kata inilah cara untuk menghidupkan barang mati menjadi hidup. Kita patut mengapresiasi para pengusaha yang berani menjadi pelopor, membuka usaha. Maka sungguh disayangkan jika para pelopor itu kini dihukum, dengan diumumkan di depan publik jamaah Idul Fitri sebagai penyebab kemiskinan dan kesenjangan sosial. Siapa yang akan betanggung jawab jika kemudian para pekerja menuntut kenaikan upah, dan para pengusaha memilih menutup atau hengkang. Bukankah hal ini lebih berpotensi menciptakan kemiskinan.
  3. Khusus untuk masalah integrasi Jamkesda dari pengelolaan oleh Pemkab Bojonegoro ke BPJS, saya berharap Pemkab Bojonegoro jangan menciptakan kerisauan sosial. Mohon dipastian skenario yang membuat hampir 500 ribu lebih rakyat Bojonegoro (bukan penerima KIS dan bukan peserta BPJS mandiri) tidak resah. Pastikan kelompok yang rentan ini tidak jatuh dalam kemiskinan akibat sakit. Membiarkan mereka mengurus urusan kesehatan secara mandiri berpotensi menjatuhkan mereka dalam perangkap kemiskinan.

  4. Belajar dari dua kasus di atas, saya berharap bapak PJ Bupati benar hadir lahir batin menjadi pemimpin Bojonegoro. Bukan sekedar Pejabat Pemprov Jatim yang lebih menekankan kepatuhan aturan. Mohon Bapak berkenan memahami dengan sungguh sungguh sejarah kemiskinan Bojonegoro dan masalah yang dihadapi rakyat Bojonegoro. Mohon Bapak menjalankan kebijakan Presiden Joko Widodo dengan menjalankan Pemerintahan yang hadir, yang menjadi solusi bagi rakyatnya. Bapak sudah menjadi milik rakyat Bojonegoro bukan hanya milik Pemprov Jatim.

Demikian trimakasih, kepada Bapak PJ Bupati saya mohon maaf jika ada bahasa yang kurang berkenan. Semua ini saya sampaikan mengingat kita sama sama pengemban amanat rakyat.

Bojonegoro17 Juni 2018

Advertisements

Surat Terbuka Untuk PJ Bupati Bojonegoro

Surat terbuka dari Ketua PSI Bojoengoro untuk PJ Bupati Bojonegoro
Soal Jamkesda, UUP, Jalan lobang dan DAK Pendidikan yang benar terlambat cair!!!!

Pak PJ Bupati Bojonegoro sedang Ramah Tamah bersama pegawai Pemkab Bojonegoro

Kepada yang terhormat
PJ Bupati Bojonegoro

Asaalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuhu

Ijinkan saya melalui surat terbuka ini meskipun terlambat menyampaikan selamat datang dan menjabat PJ Bupati Bojonegoro. Terus terang satu dua tahun terakhir ini kami merasa sangat nyaman hidup di Bojonegoro. Kami merasakan kebanggaan sebagai warga Bojonegoro. Dulu kami hanya dikenal karena kemiskinan dan banjirnya. Hutan jati dan tembakaunya. Kini kami dikenal sebagai daerah penghasil migas walaupun kami sadar ini hanya sementara. Kami bangga menjadi percontohan dunia untuk pemerintah terbuka dan patnership. Sebagai daerah yang mampu mengelola bencana. Dulu tidak ada orang luar Bojonegoro rekreasi ke mari, tapi kini mulai ramai. Dulu kami harus pergi ke Surabaya untuk mengurus Paspor, tapi kini sudah ada di Bojonegoro. Satu lagi kami juga bangga ketika nama Bojonegoro sering muncul di media nasional, dan banyak tamu luar negeri berkunjung ke Bojonegoro.

Terus terang kami tidak banyak memahami bagaimana cara Pemkab, khususnya Bupati Suyoto atau Kang Yoto kami biasa memanggilnya mengusahakan seluruh hasil pembangunan yang dapat kami nikmati. Kami rakyat tidak paham proses, bagi kami sepanjang pemerintah mengurus urusan rakyat, urusan kami semua dan hasilnya nyata, kami sudah puas.

Maka kami senang ketika melihat kemiskinan Bojonegoro turun, ekonomi tumbuh, sementara kesenjangan kaya miskin sempit. Nasib orang miskin seperti tertera di hasil BPS P0 dan P1 menunjukkan data yang jauh lebih baik dibanding dengan kabupaten tetangga.

Kami sekali tidak paham teknis kebijakan, maka kami terkejut saat Bapak membatalkan UUP dengan alasan sebagai penyebab kesenjangan (disparitas) kaya miskin. http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/upp-bikinan-mantan-bupati-suyoto-jadikan-disparitas-kian-menganga. Sebab kami justru merasakan sebaliknya, saudara dan tetangga kami yang semula nganggur kini dapat kerjaan, yang semula pendapatannya 0 rupiah menjadi satu juta rupiah lebih. Jujur, saudara kami akan memilih kerja dekat rumah dengan upah satu juta seratus daripada di kota dengan upah 1,5 juta atau daripada di surabaya dengan upah 2,5 juta rupiah. Sebab ongkos pisah keluarga jauh lebih mahal. Dengan ketrampilan yang biasa biasa saudara kami sudah sangat bersyukur mendapatkan pekerjaan.

Bagaimana bapak menjelaskan kepada kami kalau kelak perusahaan di pedesaan ini pindah atau tutup, darimana saudara kami dapat pekerjaan? Sebagai Ahli hukum bapak pasti lebih paham soal regulasi, tapi sebagai rakyat kami hanya butuh solusi atas kemiskinan dan pengangguran. Mohon maaf, mungkin nanti ketika perusahaan sepatu, plastik atau pengolahan sarang burung tempat saudara kami bekerja itu tutup atau pergi. Pada saat itu Bapak sudah tidak lagi di Bojonegoro.

Begitu juga soal jamkesda, bagi kami mau jamkesda dikelola Pemkab atau dintegrasikan dengan BPJS tidaklah masalah. Yang penting kami dapat solusi saat perlu pengobatan. Sebagian besar kami tidak termasuk miskin tapi juga tidak kaya. Membayar iuran BPJS kelas tiga sekalipun menjadi tambahan beban yang tidak ringan. Kami tentu saja senang saat mendengarkan Jamkesda diintegrasikan dengan BPJS, tapi kami sedih saat tahu ternyata tidak lebih dari 10.000 warga Bojonegoro yang mendapatkannya. Padahal setahu saya masih ada 500 ribuan warga Bojonegoro yang tidak mendapatkan kartu Indonesia sehat tapi juga belum ikut BPJS secara mandiri. Mohon Bapak berkenan menjelaskan ke publik bagaimana nasib rakyat yang selama ini menikmati Jamkesda ini, atau yang disebut kelompok tidak mampu bayar, apakah masih akan mendapatkan bantuan pemkab saat memerlukan tindakan atau perawatan di rumah sakit. Terus terang bagi kami para petani dengan lahan yang sempit dan pekerja tidak tetap, biaya rumah sakit adalah momok yang menakutkan, sekali masuk rumah sakit kami bisa bangkrut, jatuh miskin.

Terakhir mohon bapak pastikan jalan lobang saat idul fitri aman kami lewati sebagaimana tahun tahun sebelumnya. Mohon juga Bapak pastikan DAK pendidikan untuk anak anak SLTA sudah diterima siswa siswa. Sebab anak anak kelas tiga sudah lulus pak. Sebab tahun lalu tidak terlambat Pak. Bagi kami pak, urusan ini jauh lebih penting untuk mendapatkan perhatian Pemkab yang Bapak Pimpin.

Trimakasih atas perhatian Bapak, mohon maaf jika Bapak kurang berkenan dengan surat terbuka saya ini. Saya memilih cara ini karena belum tahu bagaimana menyampaikan aspirasi sejak dialog jumat tidak ada, sementara nomor hp Bapak kami tidak punya. Mudah mudahan Bapak berkenan membaca dan merespon surat terbuka ini.

Selamat beridul Fitri buat Pak PJ Bupati beserta keluarga. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga senantiasa sehat dan sukses.

Bojonegoro 13 Juni 2018

Salam

FATKURROHMAN

Ketua PSI Bojonegoro