Gerakan kota ramah ham

​Gerakan Kota/Kabupaten Ramah HAM Indonesia Sebagai Jawaban Permasalahan Global.

Berbagai kota/kabupaten di Indonesia sudah menerapkan Human Right Citiessebagai prinsip pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah,  diantaranya ada Bojonegoro, Wonosobo, Lampung Timur, Palu dll.  Indonesia akan merencanakan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019 sebagai penguat atas berbagai inovasi daerah. Hal ini merupakan sinyalemen positif bagaimana Inovasi pemerintah daerah bisa menjadi contoh untuk gerakan Human Right Cities secara global.

Wonosobo misalnya membuat gugus tugas Wonosobo ramah HAM. Tim ini akan melakukan pengawalan dan pendekatan kepada semua pemangku kebijakan agar tetap melanjutkan kerja-kerja yang sudah ada, mengingat Wonosobo sudah sejak tahun 2013 berkomitmen menjadi kabupaten ramah HAM. 

“Tim ini juga membangun kerjasama dengan komunitas, serta  memiliki harapan bersama yang dilakukan dengan cara wonosobo akan berbuat apa, kemudian harapan ini dijadikan pembicaraan publik, dan tidak hanya berhenti di meja para kebijakan publik, tetapi juga masuk kedalam program kerja dan kegiatan  bersama dengan komunitas” tandas Aldhiana Kusumawati dari gugus tugas Wonosobo ramah HAM.

Persoalan buruh migrant juga jadi persoalan Hak Asasi Manusia di daerah. Di tingkatan desa, muncul Inovasi Desa Peduli Buruh Migrant (Desbumi) sebagai upaya inovatif untuk mengatasi persoalan migrasi. Program ini mengupayakan perubahan paradigma desa sebagai pelayan warga dan transformasi peran. dengan Desbumi diharapkan agar buruh migran menjadi lebih sejahtera karena selama ini negara tidak pernah serius mewujudkan kesejahteraan buruh migran.
 
“Beberapa desa di Indonesia sudah mulai menerapkan Desbumi diantaranya ada Desa Tagawiti di NTT dan Desa Wonoasri Jember , program ini juga dibangun untuk memproteksi buruh migran sejak dari rumah mereka hingga kembali ke rumah lagi. Desbumi juga mendorong peran-peran aktif pemerintah daerah dalam kebijakan migrasi yang dibangun” ucap Anis Hidayah Direktur Migrant Care pada salah satu rangkaian kegiatan Festival HAM 2016.
 
Open Government Partnership juga merupakan upaya untuk pemenuhan Hak atas informasi, dan perangkat untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan. Pemerintah bisa melibat semua pihak dalam hal ini agar tidak berkesan jalan sendiri. Kusnandoko Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro mengatakan bahwa pengembangan potensi lokal juga penting dalam peningkatan keterbukaan public, dan Bojonegoro sudah melakukannya. 
 
Sedangkan di tingkat Global Kota Lund di Swedia memprioritaskan pada pembangunan keberlanjutan dan isu kesetaraan. Lund sendiri juga termasuk kota yang terdepan di Swedia dalam hal isu kesetaraan gender dan hak anak.
“Salah satu Tujuan dari Kota Lund adalah menciptakan masyarakat terbuka dan berkelanjutan dimana semua orang dapat hidup dan bebas mengekspresikan dirinya. Oleh karena sejak 1979 Lund sudah melarang pidana badan bagi anak-anak, praktek ini pertama kali di dunia.” Ujar Elin Gustafsson selaku Konselor Pemerintah Kota Lund Swedia dalam diskusi 

Kim Soo-A Direktur Eksekutif HAM dan Luar Negeri Gwangju Korea selatan mengatakan bahwa Gwangju memiliki mekanisme tata kelola Hak Asasi Manusia. di Gwangju Human Rights Protection Civilian Comittee pada setiap distrik untuk ini memastikan kebijakan di setiap distrik ramah HAM. Dilanjutkan dengan Inter Government Council sharing. Pemerintah, akademisi dan masyarakat sipil  berkolaborasi dalam Human Right Policy Roundtable untuk mendiskusikan kebijakan terkait HAM di setiap distrik tersebut. Kemudian Pemerintah Daerah Gwangju akan melakukan pengembangan kebijakan dan implementasi. 

Banyak inovasi dan inspirasi hadir dalam kegiatan Festival HAM 2016 yang diadakan di Bojonegoro ini. Acara ini memang diharapkan sebagai ajang berbagi kabar baik bagaimana upaya perlindungan HAM itu dapat dipenuhi.
Narahubung : Yuli Asmini (081286020938)

Awas awas

​Awas Media Manipulator!
Sekarang di sektor komunikasi, khususnya media online, terdapat orang2 bayaran (professional communicator) yang kerjaannya membuat berita dengan memalsukan fakta dan meme2 pendukung. Mereka dibayar untuk memproduksi pesan untuk mendistorsi dan memanipulasi informasi yg ada di masyarakat agar menciptakan opini publik bahkan gerakan politik sesuai pesanan aktor politik yg berkepentingan di belakang layar. Bahkan ditengarai dana asingpun banyak mengalir utk menciptakan keadaan tertentu sesuai kepentingan asing tersebut. 
Fakta2 palsu pesanan politik itu kemudian diberitakan serentak di beberapa media online abal abal jaringan mereka, kemudian dishare oleh para buzzer yg sudah disiapkan sbg pasukan siber. 
Di masyarakat berita palsu yg sensasional, beserta meme buatan itu justru dianggap menarik dan disukai. Banyak warga masyarakat tdk peduli asal, sumber, kualitas apalagi kebenaran informasi yg mereka terima. Mereka yg punya sikap tdk kritis bahkan gemar ikut menyebarkan dan menganggap info2 palsu itu A1. Sehingga informasi2 buruk yg tdk benar tersebut akan menjadi words of mouth yg laris disebarkan.
Terjadilah Ten Ninety Communication, komunikasi 10 : 90. Dimana hasil penyebaran komunikasi itu, justru 90% dilakukan suka rela oleh masyarakat yg suka pd informasi palsu itu. Sedang pelaku komunikasi politik yg sesungguhnya hanya melakukan 10% saja. Tapi hasilnya bisa menjadi kekuatan besar karena didukung “ketidaktahuan” masyarakat yg ikut menyebarkannya. Lewat mass self communication, informasi palsu itu tersebar, bahkan juga dikonfirmasi atau diperkuat oleh media2 abal abal lain yg memiliki misi senada.
Hasilnya banyak informasi palsu dianggap sebagai kebenaran oleh publik. Saat informasi itu makin banyak dishare dan dibahas, maka orang2 yg tdk sependapat, atau kritis pd kasus2 cenderung diam, krn menghindari “keributan”. Lama2 suara yg membenarkan informasi palsu tersebut bisa mendominasi media sosial. Karena mereka yg tdk setuju cenderung makin diam (silent). Mereka khawatir sdg menghadapi “suara mayoritas” (padahal tdk, itu hanya persepsi). Disitulah kemudian informasi palsu tersebut, tak hanya dianggap sbg suara mayoritas, tp juga menjadi nilai2 yg meresap dan mempengaruhi sikap politik. 
Itulah kekuatan propaganda komunikasi lewat media sosial yg menciptakan Spiral of Silence. Kurban2nya tdk sadar krn bnyk yg isi propaganda tersebut sesuai dg predisposisi atau kecenderungan sikap mereka sebelum diterpa informasi palsu itu. 
Idealnya, memang harus ada counter propaganda yg mengungkap fakta2. Sayangnya gerakan kebaikan sering “kalah” dengan yg negatif. Maka salah satu cara menangkalnya adalah, dengan tidak membiarkan kita menjadi korban propaganda politik yg akan memporak porandakan negeri ini. Saatnya setiap memperoleh informasi negatif, dicheck dulu siapa sumbernya? Terpercaya atau tidak? Kemudian dicheck isinya logis apa tdk? Apa isinya berbasis suudzon atau khusnudzon? Kalau justru mudzarotnya lbh banyak, sebaiknya tdk usah kita ikut2 ngeshare informasi yg isi dan sumbernya tdk jelas. Kecuali kita sendiri mmg bagian dari orang2 yg mengharapkan kekacuan dan kehancuran negeri ini. Tp apakah niat kita seburuk itu? Saya yakin tidak. 
Henry Subiakto

25 November 2016.