Bojonegoro Matoh

​TOP IT & TELCO AWARD 2016, Bojonegoro dapat 3 AWARD

TOP IT & TELCO AWARD 2016 adalah penghargaan/ award yg diberikan kepada perusahaan-perusahaan dan instansi pemerintahan yg terbaik dalam melakukan implementasi dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk meningkatkan kinerja, daya saing dan layanannya.  Tidak tangung2 dalam acara penyerahan penghargaan TOP IT & TELCO AWARD 2016 yg diselenggarakan di Ruang Rafflesia Grand Ballroom Balai Kartini Jakarta pada tanggal 23 Nopember 2016 Kabupaten Bojonegoro memboyong 3 (tiga) penghargaan sekaligus untuk 1) kategori Top ICT Leadership utk Bapak Bupati Suyoto, 2) kategori Institution Best Practice- Implementation on Regency Government dan 3) Kategori Top Digital Transformation Readiness.

Penghargaan diserahkan lansung oleh Bpk Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Kusnandaka Tjatur P. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mewakili Bupati Bojonegoro menerima award pada acara TOP IT & TELCO AWARD 2016. Tema acara, “Digital Transformation the key to Drive Business” yang dirangkaikab dengan Launching ITECH Researd Center & Asosiasi Digital Indonesia. 
Hal-hal yg berbeda antara TOP IT & Award ITC lainnya dlm penilaian/ penjurian yg dilakukan adalah selain melalui pengisian kuesioner, wawancara juga ditambahkan dengan rekomendasi penilaian masyarakat dan antar finalis. Pada tahap penjaringan terdapat 70 finalis tdr dari kementerian/ lembaga, perusahaan dan pemerintah daerah (ada 15 pemda). Berdsarkan hasil wawancara terseleksi 41 perusahaan dan 14 instansi pemerintah kementrian/lembaga dan pemda (Bojonegoro wawancar tgl 27 september 16). Pada acara penyerahan juga dihadiri Menteri Luar Negeri dan Menteri Kominfo
Dalam kesempatan tsb Bpk. Menteri Komunimasi dan Informatika menyampaikan bhw semua lembaga agar melakukan transformasi digital, mengubah model bisnisnya, menyusun strategi yg mampu menghadirkan nilai teknologi yg tepat, dihadapan 300 undangan yang hadir dari perusahan-perusahan dan instansi pemerintah.
TOP IT & TELCO adalah penghargaan terbesar yg diberikan kpd instansi pemerintah dan perusahaan, vendor TI yg dinilai berhasil meningkatkan daya saing dgn implementasi IT.
Diera sekarang digitalisasi adalah keharusan, diantara pemda yg mendptkan award, Bojonegoro adalah yg terbanyak menerima award. 

Berita dari Paris

​*Siaran Pers: *

Indonesia dan Pemerintah Terbuka di Open Government Partnership Global Summit 2016

Paris – 9 Desember 2016
Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT OGP) yang keempat diselenggarakan di kota Paris pada 7-9 Desember 2016. KTT OGP menjadi acara puncak tahunan para penggiat isu keterbukaan pemerintah di seluruh dunia. Lebih dari 3000 peserta hadir dari berbagai institusi, baik mewakili pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, dan tidak kurang dari 75 negara berkumpul di Paris untuk berbagi pengalaman dan inspirasi terkait berbagai upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

Dalam pidato pembukaannya sebagai tuan rumah sekaligus OGP Co-Chairs 2016 Presiden Perancis, François Hollande, menekankan pentingnya untuk terus mendorong nilai-nilai keterbukaan dan demokrasi di tengah dinamika tren geopolitik saat ini yang penuh dengan ancaman dan kemunduran yang menjadi penghalang untuk proses demokratisasi      
Kontribusi dan Prestasi Indonesia
Pada penyelenggaraan KTT ini, Delegasi Indonesia mendapatkan apresiasi dari komunitas internasional dalam implementasi pemerintahan terbuka. Setidaknya terdapat tiga capaian utama yang diapresiasi dunia internasional dari Indonesia.
Pertama, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terpillih menjadi salah satu dari lima belas daerah percontohan dunia untuk praktik pemerintah terbuka di tingkat pemerintah daerah. Dengan terpilihnya Bojonegoro, maka kabupaten di timur Jawa tersebut mensejajarkan posisinya dengan kota-kota besar dunia lainnya seperti Paris (Perancis), Madrid (Spanyol), Seoul (Korea Selatan) dalam hal komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan partisipatif. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terpilih atas komitmennya untuk melakukan transformasi keterbukaan sejak tahun 2008 yang telah terbukti membantu mendorong angka pertumbuhan ekonomi Bojonegoro meningkat dua kali lipat dan penurunan angka kemiskinan serta pengangguran sebesar dua kali lipat pada tahun 2015.
Prestasi yang kedua datang dari unsur masyarakat sipil, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menorehkan capaian dengan terpilih sebagai Juara II penerima Open Government Awards 2016 untuk inovasi “API Pemilu”. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Perludem lewat inovasi API Pemilu dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan literasi pemilih dan pengawasan jalannya pemilihan umum. Hal ini menjadi penting terutama pada konteks pemilihan umum di Indonesia, di mana rasio antara aparatur pendukung pemilu dan jumlah pemilih adalah 5 juta banding 190 juta pemilih. Titi Angraini, Direktur Eksekutif Perludem, saat menerima pengharaan tersebut menyatakan bahwa keberhasilan API Pemilu juga dihasilkan dari kolaborasi yang erat dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), sebagai penyelenggara pemilihan umum dari sisi pemerintah.
Ketiga, Indonesia juga dipercayai untuk memimpin diskusi panel terbatas terkait pentingnya prinsip good and open governance dalam mencapai tujuan dan target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals. Diskusi panel yang antara lain melibatkan Menteri Administrasi Publik dari Meksiko, Menteri Kehakiman dari Georgia, Manish Bapna-Managing Director for World Resources Institute (WRI), Suyoto, Bupati Bojonegoro, dan Yanuar Nugroho, Deputi Kepala Staf Kepresidenan, sepakat bahwa perlu ada komitmen kuat dari pemerintah maupun masyarakat sipil untuk mengedepankan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan lebih bersinergi sebagai salah satu prasyarat keberhasilan pencapaian target-target SDGs.
Open Government Partnership merupakan sebuah inisiatif internasional yang bertujuan mendorong prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, penguatan partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, bersih, efektif, dan efisien. Sejak dibentuk oleh 8 negara dan 9 organisasi masyarakat sipil pada tahun 2011, saat ini OGP telah beranggotakan 75 negara, termasuk lima negara baru yang mengumumkan kebergabungannya pada saat pembukaan KTT yakni, Jerman, Burkina Faso, Haiti, Jamaika, dan Luksemburg; dan enam negara tambahan yang menyatakan akan segera bergabung dengan OGP: Madagascar, Maroko, Pakistan, Portugal, Senegal, dan Afghanistan.
Indonesia adalah satu dari delapan negara pemrakarsa yang ikut mendirikan OGP pada tahun 2011. Sebagai bentuk konkrit komitmen pemerintah Indonesia di dalam mendorong upaya pemerintahan yang lebih terbuka, setiap tahunnya pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (Renaksi Open Government Indonesia/ OGI) dengan melibatkan sejumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk tahun 2016-2017, terdapat lima daerah percontohan yang terlibat aktif di dalam mendorong keterbukaan melalui rencana aksi daerah yakni Provinsi DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Semarang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bojonegoro. 
### 
 
Tentang Sekretariat Nasional Open Government Indonesia:
Sekretariat Nasional (Seknas) OGI merupakan lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mendorong proses realisasi kebijakan untuk menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatoris. Seknas OGI diisi oleh sejumlah staf profesional dan dikoordinasikan bersama oleh Tim Inti OGI yang terdiri atas Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan beberapa unsur pemerintah lainnya, serta perwakilan masyarakat sipil

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Lukman Oesman (Communication Specialist)No. : +6282114914750